Pengenalan Wawancara CAT PPPK

1. Apa Itu Wawancara CAT

Wawancara CAT PPPK adalah bagian seleksi berbasis komputer untuk menggali informasi nonkognitif peserta. Fokus utamanya adalah integritas dan moralitas dalam situasi kerja ASN.

Pada PPPK Sekolah Rakyat, konteks soal dapat muncul dalam layanan pendidikan, asrama, administrasi sekolah, pengelolaan data siswa, hubungan dengan orang tua, kerja sama tim, dan pelaporan pelanggaran.

2. Dasar Materi

Aturan payung pengadaan PPPK masih mengacu pada PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN. Aturan ini menjadi dasar umum pengadaan ASN, termasuk PPPK.

PermenPANRB 6/2024 tidak merinci kisi-kisi pertanyaan wawancara satu per satu. Materi CAT yang digunakan pada seleksi PPPK sebelumnya menjelaskan bahwa wawancara CAT menilai integritas dan moralitas.

Untuk PPPK Sekolah Rakyat 2026, materi ini dapat dipakai sebagai dasar latihan. Rincian teknis final tetap mengikuti petunjuk teknis CAT dari Kemensos/BKN.

Catatan penting: PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 lebih relevan untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, bukan kisi-kisi khusus wawancara CAT.

3. Lima Fokus Utama

Wawancara CAT PPPK berfokus pada lima aspek utama:

1. Kejujuran
2. Komitmen
3. Keadilan
4. Etika
5. Kepatuhan

Kelima aspek ini saling berkaitan. Jawaban terbaik biasanya menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, adil, sopan, taat SOP, dan berani melapor melalui jalur resmi.

4. Pola Soal

Soal wawancara CAT biasanya berbentuk studi kasus. Peserta diminta memilih tindakan paling tepat saat menghadapi gratifikasi, kesalahan data, tekanan atasan, konflik layanan, rahasia siswa, bullying, atau pelanggaran aturan.

Hindari jawaban ekstrem seperti langsung mempermalukan orang, diam saja, menutup-nutupi pelanggaran, menerima hadiah, memalsukan laporan, atau menyebarkan masalah internal ke media sosial.

5. Cara Belajar

Pelajari setiap aspek satu per satu. Pahami kata kunci, indikator perilaku, contoh kasus, dan alasan jawaban benar.

Saat latihan soal, fokus pada pola sikap ASN: pahami fakta, lindungi pihak rentan, ikuti SOP, koordinasi berjenjang, dokumentasikan seperlunya, dan lakukan tindak lanjut secara profesional.